PKS Siap Debat Golkar Soal Dana Dapil
Dikirim pada hari Senin, 7 Jun 2010 17:55 WIB
 |  |
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera secara terbuka menolak usulan Dana Alokasi Khusus Daerah Pemilihan. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyatakan siap berdebat dengan Partai Golkar yang mendukung Dana Dapil tersebut.
"Tidak masalah itu," kata Anis. "Akan kami debat. Kami siap berdebat." Anis menyampaikan itu di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 7 Juni 2010.
Menurut PKS, Dana Dapil ini pertama, tidak memperbaiki ketimpangan pembangunan antara pulau Jawa dengan luar pulau Jawa. Kedua, Dana Dapil justru "akan menyuburkan calo (proyek)," kata Anis.
Problem ketimpangan itu semakin lebar karena Dana Dapil dibagi alokasinya untuk setiap anggota DPR. Sementara, 304 dari 560 anggota DPR berasal dari daerah-daerah pemilihan di Pulau Jawa. "Di Jakarta, anggota DPR itu 21 kursi, sementara kalau di Maluku cuma ada 5 kursi," ujar Anis.
Sebelumnya Golkar menyatakan, ada empat alasan mendukung dana yang direncanakan sebesar Rp 15 miliar untuk setiap anggota DPR itu. "Pertama, ada aspirasi pembangunan dari daerah-daerah," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, ditemui di Pacific Place, Jakarta, Minggu 6 Juni 2010.
Kedua, Dana Dapil dianggap bisa menjadi cara pemerataan respons ide pembangunan di daerah. "Sebagai koreksi sistem penganggaran di mana ada kabupaten yang lebih banyak, sementara kabupaten lain tidak dapat," ujar Idrus. Jadi, Dana Dapil menjadi alat pemerataan pembangunan.
Alasan ketiga, ketika rakyat yang belum tersentuh pembangunan membutuhkan, Dana Dapil ini bisa digunakan. Keempat, Dana Dapil ini tetap menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme pertanggungjawaban APBN. Sehingga kekawatiran membuka peluang KKN, tidak ada karena mengikuti mekanisme protektif," ujar Idrus.
Dana Dapil ini pertama kali dicetuskan ke publik oleh Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy. Romy menyatakan, Dana ini akan memeratakan kesempatan setiap legislator menyumbang pembangunan, sehingga kemudian terjadi pula pemerataan kesempatan setiap daerah pemilihan.
Belakangan, usul ini disokong kuat oleh Golkar. Sejumlah partai seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera menolak. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Ekonomi Hatta Rajasa menolak. Sementara PPP masih bersikap mendua karena salah satu Ketua PPP, Lukman Hakim Saifudin, menolak.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai gagasan ini jika diterapkan bersifat inkonstitusional. Anggota DPR, kata dia, tidak berwenang menjalankan anggaran. Romahurmuziy membantah ini dengan mengatakan Dana Dapil tetap dikelola dan dijalankan pemerintah, sementara anggota DPR hanya mengusulkan pemakaian. (umi)
http://politik.vivanews.com/news/read/156074-pks_siap_debat_golkar_soal_dana_dapil
|
Profil Kami
